YAYASAN PANGUDI LUHUR PUSAT
Yayasan Pangudi Luhur - Jl. Dr. Sutomo 4 Semarang 50244 Indonesia  Telp.(024)8314004-8317806 Fax(024)8317806
Senin, 25 September 2017  - 2 User Online  
BERANDAHUBUNGI KAMI 


20.01.2010 08:42:43 3065x dibaca.
ARTIKEL
2 (GAGAL UN) + C = IP 3.48

Oleh: Antonius Suratin
         Mengajar di SMA PL Van Lith Muntilan

Di tengah kegelisahan menanti pengumuman Ujian Nasional (UN), dalam rapat sekolah seorang guru sosiologi berkelakar, “Tidak ada yang perlu ditakuti dengan UN. Seharusnya kita berani menasehati siswa-siswi kita agar tidak stres dengan hasil UN. Lulus atau tidak sama saja.”


Kelakar ini bukan tanpa sadar. Tahun 2007 yang lalu seorang siswinya, sebut saja namanya Melati (bukan nama sebenarnya), tidak lulus UN untuk yang kedua kalinya. Namun dengan ijazah paket C ia mengikuti kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, dan memperoleh indek prestasi (IP) 3,48. Pengalaman Melati ini makin mempertegas betapa UN itu tidak berguna.


Dengan penampilan sederhana, sedikit bicara, Melati termasuk siswi yang tidak bermasalah. Pergaulannya dengan teman juga “oke”. Dari segi kepribadian tidak ada yang perlu diragukan. Dari segi akademi, nilainya juga di atas rata-rata. Pada tahun ajaran 2005/2006, Melati mengikuti UN. Tapi ia tidak lulus gara-gara nilai matematikanya hanya 3,67 (waktu itu batas minimal kelulusan 4, 26). Padahal nilai Bahasa Indonesia 8,80, dan Bahasa Inggris 9,00, ketika itu ia sudah diterima di PTN. Tetapi untunglah, pemerintah (Depdiknas) memperhatikan nasibnya. Ketika itu, pemerintah menghimbau agar siswa-siswi yang gagal UN mendaftar diri ke paket C, dan ijazah paket C dapat dipakai untuk melanjutkan ke PT.


Paket C, program di bawah  naungan Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS), awalnya hanya membuka program IPS. Tetapi demi Melati dan teman-teman yang ada di jurusan IPA, Dinas PLS serta merta membuatkan program IPA. Pendaftaran dibuka pada bulan Agustus 2006, tanpa tatap muka, dan ujian dilaksanakan pada bulan September 2006. Melati lulus dan mengantongi ijazah “SMA” paket C. Lalu ia melanjutkan ke PTN. Ia mengikuti kuliah dengan baik. Dalam hal akademi ia terbukti tidak bodoh. Setidaknya satu indikator dapat disebut di sini ialah IP-nya : 3,48.


Mungkin dalam hati ia tidak puas kalau hanya lulus paket C, mengingat sudah tiga tahun ia menghabiskan waktu di bangku SMA. Pada bulan April 2007 ia mengikuti UN yang kedua. Sayang sekali hasilnya sama saja : ia tidak lulus gara-gara nilai matematika yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 3, 67 (tahun lalu boleh ada nilai 4.00). Dan yang lebih tragis lagi, nilai Bahasa Indonesia 9.00 dan Bahasa Inggris 9.80 (hanya salah satu nomor).


Kepala Sekolah dan dewan guru SMA tempat Melati menimba ilmu, dalam rapat kelulusan sepakat meluluskan Melati. Pertimbangannya, pertama dari segi proses selama tiga tahun, kepribadian dan akademi, semua tidak ada yang perlu diragukan. Kedua dari segi hukum, Peraturan Menteri (Permen) nomor 45 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Pasal  68 menyatakan bahwa hasil UN digunakan sebagai pertimbangan untuk penentuan kelulusan peserta didik. Hal ini berarti sekolah mempunyai kesempatan untuk menimbang-nimbang baik buruk, layak tidaknya seorang siswa lulus. UN bukan syarat mutlak kelulusan seperti dinyatakan dalam Pasal 72. Untuk diketahui, PP 19/2005, mengandung kontradiksi, yaitu antara Pasal 68 dan Pasal 72.


Setelah keputusan ditandatangani, Kepala Sekolah melaporkan di Dinas Pendidikan Provinsi, dan mohon untuk diberi blangko ijazah. Tetapi permohonan itu ditolak. Walaupun Kepala Sekolah berusaha menjelaskan alasannya, kata akhir dari pihakl Dinas adalah : “Kami tidak bisa berbicara di luar yang tertulis dalam Prosedur Operasional standar (POS) UN”. Apa boleh buat, hanya sampai sini sekolah membela siswinya.


Pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Pengalaman Melati di atas dapat menjadi “pelajaran” bagi guru yang memberikan mata pelajaran antar lain :

Pertama, betapa tidak relevannya UN dengan PT. Bukan saja bahwa nilai UN tidak dipakai untuk seleksi mahasiswa baru, tetapi juga bahwa nilai UN sama sekali tidak nyambung di PT. Nilai itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu ketika siswa-siswi kita mengerjakan UN, mereka itu sama saja melakukan pekerjaan sia-sia. Dan makin terasa useless-nya, kalau dibandingkan dengan pengorbanan mereka selama  ini. Selama satu tahun, seluruh perhatiannya terkuras habis untuk UN. Mereka memaknai UN sebagai segala-galanya.


Kedua, UN tidak selaras dengan pandangan tentang kecerdasan jamak. Dewasa ini para ahli mulai meragukan kehandalan Intelligence Quotion (IQ) yang hanya menjangkau wilayah logical-matematical intelligence dan linguistic intelligence. Howard Gardner telah menunjukkan adanya sembilan kecerdasan manusia, dan mungkin kelak lebih dari itu. Setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Mungkin si A lebih menonjol pada logical-matematical intelligence, sementara si B lebih pada kinestic intelligence. UN tidak mengakui keberbedaan kecerdasan itu. Melati yang menonjol dalam linguistic intelligence, harus menerima vonis sebagai anak bodoh tidak bisa matematika.


Ketiga, UN tidak sejalan dengan semangat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). UN lebih berorientasi pada nilai, atau hasil akhir. Karena orientasinya nilai, maka yang terjadi di kelas bukan proses belajar yang benar, tetapi hanya drill atau latihan soal dalam suasana menegangkan. Dalam semangat UN, belajar sebagai proses yang diresapi jiwa konstruktivisme dan ditempuh dengan cara menyenangkan, tidak terwujud. Dengan demikian UN berlawanan arus dengan KTSP yang berorientasi pada proses.


Keempat, dengan UN pemerintah merampas hak sekolah untuk meluluskan siswa. Memang dalam UU. No 20/2003 Pasal 57.1 dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pada semua jenjang pendidikan, kemudian dalam pasal 59.1 dijelaskan wewenang pemerintah yaitu melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jenjang dan jenis pendidikan. Seharusnya evaluasi oleh pemerintah adalah evaluasi kelembagaan, bukan personal. Berdasarkan hasil UN pemerintah dapat membina sekolah yang berada di bawah standar yang ditentukan pemerintah dan tidak perlu menvonis siswa.


Melati hanyalah satu dari sekian banyak siswa yang melanjutkan ke PT dengan ijazah Paket C, alias pernah lulus SMA. Jumlah mereka akan bertambah dari tahun ke tahun. Sebut saja Dodi tahun 2005 tidak lulus UN Matematika, seperti Melati ia lulus Paket C namun belum lama kabar gembira yang diterima, ternyata Dodi baru saja lulus dari Fakultas Hukum UGM dengan masa studi 3 tahun 1 bulan dan berpredikat Cumlaude.

Juga di tingkat SLTA, ada siswa SMA/SMK yang tidak pernah lulus SMP. Demikian juga di tingkat SLTP, ada siswa SMP yang tidak pernah lulus SD. Oleh karena itu kalau kebijakan UN dipertahankan seperti sekarang ini, UN tidak perlu ditakuti lagi. Lulus atau tidak lulus, tidak berpengaruh pada pendidikan selanjutnya.


Kenyataan di atas juga mempertegas bahwa UN benar-benar tidak berguna alias useless. Siswa tidak mendapat apa-apa dari jerih payahnya kerja “rodi” UN. Sekedar meminjam istilah Karl Max, siswa mengalami aliensi. Hasil UN tidak membuatnya bangga, tetapi justru membuat bertanya-tanya : buat apa? Sementara pemerintah mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu peta mutu pendidikan.





KOMENTAR
Belum ada komentar, silakan mengisi komentar melalui form berikut :


Nama
Email
Homepage
Komentar
Kode Verifikasi kode
 



^:^ : IP 54.144.21.195 : 2 ms   
YAYASAN PANGUDI LUHUR PUSAT
 © 2017  http://www.pangudiluhur.org/