YAYASAN PANGUDI LUHUR PUSAT
Yayasan Pangudi Luhur - Jl. Dr. Sutomo 4 Semarang 50244 Indonesia  Telp.(024)8314004-8317806 Fax(024)8317806
Selasa, 23 September 2014  - 2 User Online  
BERANDAHUBUNGI KAMI 


29.07.2009 13:18:48 3063x dibaca.
ARTIKEL
SEKOLAH GRATIS: ANCAMAN, TANTANGAN DAN PELUANG

 Oleh: Bruder Frans Sugi, FIC

Pada   tanggal   16   April   yang   lalu   saya   menonton pergelaran  wayang  kulit  semalam  suntuk  oleh  Dalang  Ki Seno  dari  Yogyakarta  di  Taman  Budaya  Raden  Saleh Semarang: gratis, artinya tidak dipungut biaya sepeser pun. Saya boleh memilih duduk di kursi atau mau lesehan di tikar yang  telah  disediakan  oleh  penyelenggara.  Itulah  gratis, sungguh tidak dibebani apapun.


Pada  saat  kampanye  pemilihan  gubernur  di  suatu provinsi beberapa waktu yang lalu,  ada salah satu spanduk- spanduk yang terpampang di jalan-jalan raya berbunyi,”Pilih Si  Badu...berarti  Pendidikan  Dasar  Gratis.”  Membaca  kain rentang tersebut serta-merta terbersit pengertian bahwa pada waktu  orangtua  memasukkan  anaknya  ke  SD  atau  SMP orangtua anak tersebut tidak akan dibebani dengan segala macam pembiayaan selama di sekolah. Benarkah ada sekolah gratis?


Ide Sekolah Gratis dan Subsidi Pendidikan

Menteri   Pendidikan   Nasional,   Bambang   Sudibyo, menyatakan bahwa mulai tahun 2009, semua Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri harus membebaskan  siswa  dari  biaya  operasional  dan  pungutan lainnya.   Alasannya:   Pemerintah   telah   meningkatkan kesejahteraan   gur u   dan   menaikkan   dana   bantuan operasional sekolah (BOS). Hal ini selalu diulang-ulang juga dalam  tayangan  iklan  lewat  salah  satu  stasiun  TV  Swasta bahwa  “Pendidikan gratis mesti bisa!” Tentu saja hal ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah berstandar internasional (SBI), dan rintisan SBI Negeri. Mendengar ide pendidikan gratis pada  mulanya  ditanggapi  sangat  positif  oleh  masyarakat. Masyarakat   sangat   optimis   berharap   untuk   sungguh diringankan   bebannya   dalam   menyekolahkan   anak- anaknya.


Mendiknas dalam kesempatan berdialog dengan sekitar 400 anggota PGRI Kabupaten Temanggung dan Wonosobo beberapa   waktu   yang   lalu   mengatakan,”Sekolah   gratis melalui dana BOS bukan berarti gratis tidak terbatas, sebab selain biaya operasional sekolah, siswa memerlukan biaya- biaya  lainnya,  seperti  untuk  transportasi,  pakaian,  dan lainnya, apalagi di perkotaan.”


Uang  BOS  pada  kenyataannya  belum  cukup  untuk menyelenggarakan  sekolah.  Oleh  karenanya  Pemerintah Daerah   harus   menambah   kekurangan   dana,   sehingga pendidikan dasar negeri itu gratis. Dengan kata lain, BOS belum   mampu   mencukupi   se penuhnya   kebutuhan operasional  sekolah.  Di  berbagai  daerah  ada  bermacam reaksi  terhadap  kebijakan  pendidikan  gratis.  Dari  reaksi - reaksi  masyarakat  tampaklah  bahwa  ide  pendidikan  gratis masih   belum   dipahami   dengan   jelas   dan   benar   oleh masyarakat.


Pendidikan  gratis  ditangkap  bahwa  siswa  tidak  lagi dibebani  dengan  bermacam-macam  biaya  mulai  dari  uang pangkal,  uang  sekolah,  uang  komite,  dan  buku  penunjang utama. Pada kenyataannya orangtua masih dibebani dengan bermacam pungutan lainnya. Istilah gratis untuk pendidikan gratis tidaklah tepat seluruhnya. Mungkin istilah yang lebih mengena adalah subsidi, karena pada kenyataannya orangtua masih dibebani dengan bermacam pungutan ataupun iuran lainnya.


Penilaian terhadap sekolah gratis mulai bercabang. Pada awalnya,   hampir   semua   kalangan   mendukungnya   tanpa reserve  apa  pun.  Secara  teoritik,  sekolah  gratis  diwujudkan dalam bentuk pembebasan pungutan kepada orangtua murid. Untuk  keperluan  itu  pihak  sekolah  mendapat  jatah  dana Bantuan   Operasional   Sekolah   (BOS)   dari   Pemerintah. Namun kenyataan lapangan berbicara lain. Orangtua murid masih dibebani berbagai macam pungutan. Orangtua murid belum sepenuhnya terbebas dari biaya pendidikan anak-anak mereka  di  sekolah  yang  mendapatkan  kucuran  dana  BOS tersebut.


Jika memang masyarakat masih dibebani oleh sejumlah iuran sekolah dan biaya-biaya tambahan lainnya, pertanyaan yang patut digulirkan adalah apakah masih tepat penggunaan istilah 'pendidikan gratis' ini? Apa sesungguhnya batasan yang tepat  untuk  hal  ini?  Dengan  demikian  ide  atau  konsep pendidikan gratis masih serba mendua!


Tantangan dan Peluang bagi Sekolah Swasta


Pendidikan gratis telah diberlakukan bagi siswa SD dan SMP  di  Indonesia.  Hal  yang  perlu  dijelaskan  dan  perlu dipahami baik-baik adalah kebijakan itu hanya berlaku bagi siswa  sekolah  negeri  dan  tidak  berlaku  bagi  siswa  sekolah swasta.   Siswa   sekolah   berstandar   internasional   (SBI), meskipun sekolah negeri, juga tidak mengalami kemudahan ini.


Hal lain yang perlu dijelaskan adalah bahwa pengertian gratis  tidak  berlaku  untuk  seluruh  komponen  pendidikan. Meski   di   SD   atau   SMP   Negeri,   orangtua   juga   harus menanggung sebagian biaya pendidikan.


Problem  lain  atas  kebijakan  pendidikan  gratis  terkait dengan   nasib   sekolah   swasta.   Kebijakan   ini   berpotensi mematikan   sekolah   swasta.   Sampai   hatikah   Pemerintah membiarkan  begitu  saja  sekolah  swasta  dalam   keadaan sekarat?  Kiranya  Pemerintah  perlu  mencarikan  solusinya sebagai jalan keluar bagi tetap eksisnya sekolah swasta yang notabene   disebut   sebagai   mitra   pemerintah.   Dapatkah Pemerintah memberikan bantuan yang sekedar meringankan beban   penderitaan   sekolah   swasta?   Misalnya   dengan memberikan tenaga-tenaga kependidikan DPK. Apabila ada guru-guru  yang  telah  mengajar  di  sekolah  swasta  dan  ada kesempatan tes menjadi tenaga PNS dan diterima, mereka itu tetap   ditempatkan   di   sekolah-sekolah   tempat   mereka mengajar.   Hal   seperti   ini   sudah   sangat   jarang   terjadi. Seandainya terjadi pun harus ada 'amplop' yang menyertai permohonan dari pihak Yayasan yang membutuhkannya.


Dengan  adanya  kebijakan  pendidikan  gratis,  banyak anggota masyarakat mengarahkan pendidikan anak-anaknya di   SD   dan   SMP   Negeri.   Secara   otomatis   mereka
'meninggalkan' sekolah swasta. Jumlah siswa SD dan SMP swasta pun kian menipis karena tersedot oleh sekolah-sekolah negeri.  Dengan  demikian  banyak  sekolah  swasta  terancam tutup dan tidak mampu beroperasi lagi.


Haruskah   Pemerintah   membiarkan   sekolah   swasta tutup? Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang sungguh bijak dari  Pemerintah.  Bagaimanapun,  sekolah  swasta,  terutama yang sudah hadir sebelum kemerdekaan, seperti Tamansiswa, Muhammadiyah, NU, Kristen, Katolik, telah menunjukkan komitmennya untuk membangun pendidikan nasional. Jika tiba-tiba mereka  dibiarkan mati,  rasanya  kurang  pas  untuk ukuran   budaya   Indonesia.   Maka,   tidaklah   bijak   jika Pemerintah membiarkan sekolah swasta menderita.


Landasan Konstitusional

Pembukaan  UUD  Negara  RI  tahun  1945  alinea  ke-4 menyatakan bahwa Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan   kesejahteraan   umum   dan   mencerdaskan kehidupan   bangsa.   Rumusan   ini   menyiratkan   adanya kesadaran   tinggi   dari   para   pendiri   negara   kita   bahwa pendidikan   adalah   elemen   ter penting   dalam   upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa. Pernyataan itu kemudian diperkuat dalam Batang Tubuh UUD RI tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan Pasal  31  ayat  (2)  Semua  warga  negara  wajib  memperoleh pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya.


Merujuk pada Pasal 31 ayat (1) UUD Negara RI 1945, pendidikan  adalah  sebuah  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi oleh setiap warga negara. Pihak mana pun tidak berhak untuk mengecualikan  orang  lain  untuk  mendapatkan  pendidikan. Bahkan ada kewajiban bagi Pemerintah untuk membiayainya. Dengan kata lain, Pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pemerintah kabupaten dan kota, har us   menjamin   penyelenggaraan   pendidikan   tanpa memungut biaya (Pasal 34 ayat 2 UU tentang Sisdiknas). Ini dapat   diar tikan   bahwa   biaya-biaya   terkait   dengan penyelenggaraan pendidikan ditanggung oleh negara.


Jika  mengacu  kepada  Pasal  9  dan  34  UU  tentang Sisdiknas, rumusan Pasal 31 UUD Negara RI 1945 menjadi melemah.  Dalam  kedua  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa masyarakat  mempunyai  kewajiban  memberikan  dukungan sumber  daya  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  (Pasal  9) dan  memiliki  tanggung  jawab  menyelenggarakan  program Wajib Belajar (Pasal 34). Jelaslah bahwa ada ide kontradiksi.



Permasalahan Sekolah-sekolah Katolik

Pasang  surut,  berubahnya  situasi  atau  keadaan  dalam hidup  di  alam  ini  adalah  hal  yang  biasa.  Kata  orang  Jawa bagaikan cakra manggilingan (roda berputar); kadang kala ada bagian yang di atas, ada yang di bawah, di samping   karena mengalami  perputaran.  Sejak  lama  masyarakat  mengakui dan  lebih  dari  itu  mempercayai  bahwa  Sekolah-sekolah Katolik itu baik, bermutu. Sekolah Katolik banyak diminati orang. Bahkan Sekolah-sekolah Katolik menolak calon murid baru  karena  terlalu  banyak  peminat,  sedangkan  kapasitas tempat  tidak  mencukupi.  Ini  satu  kenyataan  dari  sekian banyak hal positif dari Sekolah-Sekolah Katolik.


Persoalannya   sekarang   adalah   masihkah   seperti   itu keadaannya? Ataukah sekarang ini keadaan Sekolah-sekolah Katolik  sudah  berubah?  Jangan-jangan  kita  masih  bangga, namun  kebanggaan  kita  terhadap  Sekolah  Katolik  tinggal dalam kenangan (!)  Marilah kita bermenung sejenak dengan hal-hal nyata di bawah ini.


Pertama, merosotnya peminat terhadap sekolah Katolik yang   sebagian   mengakibatkan   penutupan   sekolah   atau menggabungkannya   dengan   sekolah   sejenjang   terdekat.
S i t u a s i   d e m i k i a n   b e r d a m p a k   s a n g a t   l u a s   u n t u k keberlangsungan Sekolah Katolik. Kita tahu dan sadar bahwa biaya   penyelenggaraan   sekolah   sepenuhnya   menjadi tanggung jawab Yayasan. Yayasan mengandalkan uang dari orangtua  murid.  Memang  di  sana-sini  masih  ada  sisa-sisa tenaga guru negeri DPK dari Pemerintah, namun jumlahnya tinggal sangat sedikit. Apabila jumlah murid merosot dengan sendirinya penerimaan uang sekolah juga mengecil. Kita tahu dan sadar bahwa penerimaan uang sekolah ini sebagai sumber vital   untuk   menyelenggarakan   sekolah-sekolah.   Masih untung  apabila  Yayasan  pengelola  masih  mempunyai  unit- unit  sekolah  lainnya  yang  surplus,  sehingga  masih  ada kemungkinan  untuk  subsidi  silang.  Keadaan  yang  tidak menggembirakan  ini  semakin  diperburuk  dengan  adanya program  Pemerintah  yaitu  Pendidikan  Gratis  di  tingkat Pendidikan  Dasar  9  tahun  untuk  Sekolah-sekolah  Negeri. Menjadi kenyataan pula orangtua yang tahu ada pendidikan gratis akan segera dan tergesa-gesa memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah   negeri   yang   'gratis,'   meskipun   pada kenyataannya tidak akan ada sekolah gratis.

Kedua,   terjadi   lunturnya   ciri   khas   yang   selama   ini menjadi   keunggulan   Sekolah-sekolah   Katolik.   Misalnya: sikap  disiplin,  muridnya  pintar-pintar,  ada  ketegasan  dari sekolah,  tidak  pilih  kasih,  muridnya  rapi-rapi,  warganya ramah-tamah. Lihat saja dengan adanya siswa-siswi Sekolah Katolik  yang  pada  bergerombol  membolos  meninggalkan pelajaran   dan   jalan-jalan   di   mall,   sebagian   lagi   terlibat penggunaan obat-obat terlarang, tawuran antara siswa-siswa Sekolah Katolik sendiri. Hal yang sungguh memprihatinkan sampai ada anak usia SD Katolik di bawah nama pelindung seorang santa berkelahi sampai meninggal.

Ketiga, mengikisnya semangat perhatian kepada mereka yang   lemah,   kecil,   miskin   dan   tersingkirkan.   Biaya pendidikan di Sekolah Katolik menjadi mahal, dan kurang terjangkau  oleh  kalangan  umat  Katolik  sendiri.  Berbagai keluhan  kerap  kita  dengar  dari  umat  Katolik,”Bagaimana mungkin kami mampu membayar uang sekolah atau uang gedung kalau jumlahnya begitu banyak!”

Keempat,  terjadi  kemerosotan  mutu  sekolah  dan  guru. Zaman  serba  akademik  seperti  sekarang  ini  orang  selalu mengarahkan mata dan perhatian kepada sejauh mana mutu akademik  para  lulusan  suatu  sekolah.  Lagi-lagi  dulu,  pada waktu  ada  sistem  peringkat  hasil  ujian  akhir  baik  tingkat nasional maupun regional, Sekolah-sekolah Katolik hampir selalu menempati urutan di peringkat papan atas. Sekarang kenyataannya juga sudah berbeda. Beberapa Sekolah Katolik memang masih menempati peringkat atas, namun toh tidak seperti pada waktu lampau. Kondisi seperti ini juga menjadi realitas  yang  mempengaruhi  minat  orang  menyekolahkan anak-anaknya ke Sekolah-sekolah Katolik.
 

Lalu : Kita mau Apa?
Apapun  yang  ada  dan  mungkin  akan  terjadi  dengan program  atau  ide  Sekolah  Gratis,  sebagai  sekolah  Yayasan Katolik kita mesti:

  1. Menjadikan dan mengusahakan Sekolah Katolik sebagai tempat anak dan remaja                       berkembang menjadi manusia dewasa   yang   mempunyai   kematangan   pribadi   dan religiositas  yang  terbuka.  Dengan  kata  lain,  Sekolah Katolik  sebagai  tempat  anak  dan  remaja  belajar  nilai- nilai kemanusiaan yang membebaskan.
  2. Menjalin kerja sama yang baik dengan orangtua. Guru di sekolah sebagai pendidik formal, yang melengkapi peran orangtua dari anak dan remaja sebagai pendidik pertama dan utama.
  3. Mengupayakan   dan   selalu   menghidupkan   semangat subsidiaritas antar sekolah. Prinsip yang kuat membantu yang lemah harus dihidupi dengan penuh syukur. Tidak pada tempatnya dan harus dihilangkan sikap hidup apa yang diperoleh oleh suatu sekolah hanya untuk sekolah itu sendiri. Di sinilah kita juga dituntut mengusahakan sikap  hemat  dalam  menggunakan  uang  dan  sarana- prasarana yang ada.
  4. Menggalang (sejauh mungkin) kesatuan antara sekolah- sekolah  berjenjang  dari  yang  paling  rendah  ke  yang paling tinggi yang ada di lingkungan terdekat: secabang,
  5. a t a u   s e r a n t i n g .   D i   s a m p i n g   m e m u n g k i n k a n pendampingan kepada anak didik secara utuh, kita juga dibantu melestarikan keberadaan sekolah-sekolah kita. Merupakan   keprihatinan   apabila   di   suatu   daerah (cabang  atau  ranting)  satu  jenjang  sangat  diminati, sedangkan  jenjang  lainnya  sangat  kekurangan  murid. Dalam situasi demikian, kita mempertanyakan ada apa dengan   kehadiran   atau   pelayanan   kita   di   tempat tersebut.
  6. Menyadari   bahwa   keberadaan   suatu   unit   ker ja merupakan  tanggung  jawab  bersama  seluruh  staf  dan guru  serta  karyawan.  Segala  bentuk  perpecahan  atau konflik  kepentingan  harus  dihilangkan  karena  hal  ini akan menghancurkan suatu unit kerja.
  7. Meningkatkan   kerja   sama   dan   solidaritas   antara Yayasan-yayasan  Pendidikan  Katolik  untuk  semakin mampu melayani dengan lebih baik.
  8. Last  but  not  least  sebagai  Yayasan  Pangudi  Luhur,  kita mesti memperhatikan mereka yang miskin. Tentu saja hal ini bersumberkan pada teladan Yesus Kristus sendiri. Selama hidup-Nya, Yesus memberikan perhatian yang amat besar dan dengan penuh kemurahan hati kepada orang-orang  miskin.  Br.  Bernardus  Hoecken,  Bruder FIC  Pertama,  selalu  menekankan,'Para  Bruder  jangan sekali-kali  melupakan  orang  miskin,  karena  mereka  adalah rahmat bagi kita.”


Sebagai  bahan  permenungan  lebih  lanjut  dapat  juga  dibaca artikel-artikel:

  1. Menggugat   Pendidikan   Gratis,   J.C.   Tukiman   Taruna, KOMPAS, 27 April 2009
  2. Problema  Pendidikan  Gratis,  Ki Supriyoko, KOMPAS, 29 Mei 2009

 





KOMENTAR
Belum ada komentar, silakan mengisi komentar melalui form berikut :


Nama
Email
Homepage
Komentar
Kode Verifikasi kode
 



^:^ : IP 54.197.74.130 : 2 ms   
YAYASAN PANGUDI LUHUR PUSAT
 © 2014  http://www.pangudiluhur.org/